Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada jajaran aparat penegak hukum dengan memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusut tuntas praktik pertambangan timah ilegal di Indonesia.
Perintah tegas itu disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI–DPD RI, Jumat (14/8/2026), saat menyoroti maraknya tambang ilegal yang dinilainya telah merugikan negara dan rakyat.
Presiden mengungkapkan, pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang akhir tahun lalu. Namun, menurutnya, penutupan saja tidak cukup tanpa mengusut pihak-pihak yang diduga melindungi aktivitas tersebut.
“Akhir tahun lalu kita telah tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Seribu tambang ilegal,” tegas Prabowo di hadapan anggota MPR, DPR, DPD, serta para pejabat negara.
“Masa Pejabat TNI dan Polri Tidak Tahu?”
Dalam pidatonya, Prabowo mempertanyakan bagaimana ribuan tambang ilegal bisa beroperasi tanpa diketahui aparat di lapangan. Ia menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius Panglima TNI dan Kapolri.
“Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut. Masa 1.000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri nggak tahu? Kapolri dan Panglima TNI, usut! Untuk apa negara kasih pangkat dan jabatan kalau tidak bisa menertibkan ini,” ujarnya.
Pernyataan itu langsung disambut sikap hormat dari Jenderal Agus Subiyanto dan Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang berdiri sebagai bentuk kesiapan menindaklanjuti arahan Presiden.
Pemimpin Harus Berani Menindak Anak Buah
Prabowo menegaskan bahwa kepemimpinan sejati bukan sekadar melindungi bawahan, melainkan berani menindak mereka apabila terbukti menyimpang demi kepentingan bangsa.
“Pemimpin yang baik adalah komandan yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang kita sedih, anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita naikkan pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa dirinya telah bersumpah di hadapan rakyat dan konstitusi untuk menegakkan keadilan, sehingga tidak boleh membiarkan praktik penyalahgunaan wewenang terus berlangsung.
Soroti Bea Cukai dan Penyelundupan
Tak hanya sektor pertambangan, Prabowo juga memberi peringatan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa serta Badan Keamanan Laut (Bakamla) agar memperketat pengawasan terhadap praktik penyelundupan.
Menurutnya, penyelundupan dan permainan di sektor kepabeanan juga menjadi ancaman serius bagi penerimaan negara.
“Menteri Keuangan usut bea cukai juga. Bakamla, tugasmu jaga penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan? Kita menantang mereka berbuat yang terbaik,” tegasnya.
Di akhir pidatonya, Presiden menekankan bahwa rakyat kini semakin kritis dan tidak lagi mentoleransi ketidakadilan maupun penyelewengan oleh aparat negara.
“Kita harus berani menegakkan kebenaran. Rakyat tidak mau lagi menerima ketidakadilan dan penyelewengan,” pungkas Prabowo.
