Kabupaten Bogor – Presiden Prabowo Subianto membahas sejumlah isu strategis bersama Panglima TNI, para Kepala Staf Angkatan, serta sejumlah menteri dan pejabat terkait di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (29/8/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari agenda Presiden untuk memantau perkembangan sejumlah kebijakan strategis, mulai dari penguatan sumber daya manusia TNI hingga penanganan bencana dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan, pertemuan berlangsung sejak sore hingga malam hari. Selain Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan, hadir pula Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Menteri Sekretaris Negara, serta Sekretaris Kabinet.
“Sore hingga malam hari ini, Presiden Prabowo Subianto menerima Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan beserta Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet di kediaman Hambalang, Sabtu 29 Agustus 2026,” kata Teddy dalam keterangannya.
Salah satu agenda yang dibahas yakni perkembangan penyesuaian persyaratan perekrutan masyarakat suku Dayak pedalaman yang ingin menjadi prajurit TNI.
Presiden Prabowo meminta laporan perkembangan terkait upaya penyesuaian tersebut agar kesempatan masyarakat dari wilayah pedalaman, khususnya suku Dayak, untuk mengabdi sebagai prajurit TNI semakin terbuka.
“Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo meminta perkembangan mengenai beberapa hal antara lain, penyesuaian syarat terkait perekrutan suku Dayak pedalaman yang ingin menjadi prajurit TNI,” ujar Teddy.
Pantau Penanganan Bencana
Selain persoalan rekrutmen prajurit, Presiden juga menerima laporan mengenai perkembangan penanganan sejumlah bencana di berbagai daerah.
Di antaranya penanganan pascagempa bumi di Flores serta erupsi Gunung Merapi. Presiden meminta penanganan terhadap dampak bencana tersebut terus dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.
Isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatra, turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.
Presiden menekankan agar upaya penanganan karhutla tidak hanya dilakukan melalui langkah pemadaman ketika kebakaran terjadi, tetapi juga diperkuat dengan pencegahan dan edukasi kepada masyarakat.
Dalam upaya pencegahan tersebut, Presiden menyoroti peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang berada langsung di tengah masyarakat.
Babinsa diminta aktif memberikan pemahaman kepada warga mengenai bahaya dan dampak pembakaran hutan maupun lahan, sehingga pencegahan dapat dilakukan sejak tingkat desa.
“Presiden ingin edukasi terkait bahaya pembakaran hutan diberikan para Babinsa di desa kepada warga untuk sama-sama menjaga hutan dan lahan kita bersama,” kata Teddy.
Pertemuan di Hambalang tersebut menunjukkan perhatian Presiden terhadap sejumlah persoalan strategis yang membutuhkan penanganan lintas sektor.
Mulai dari membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat pedalaman untuk menjadi prajurit TNI, memastikan penanganan bencana berjalan efektif, hingga memperkuat pencegahan karhutla melalui keterlibatan aparat kewilayahan dan masyarakat.
Pemerintah pun didorong untuk memastikan berbagai langkah tersebut berjalan secara cepat, terpadu, serta menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di lapangan.
