Blora – Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, terus berjalan. Proyek senilai Rp12,63 miliar yang berada di sekitar Terminal Bus Cepu tersebut hingga Jumat (11/9/2026) telah mencapai progres sekitar 26 persen.
Pembangunan Sekolah Rakyat itu sebelumnya sempat diwarnai bentrokan antara pelaksana proyek dengan sejumlah warga. Di tengah proses pembangunan, juga muncul dugaan penggunaan material pengurukan yang berasal dari aktivitas pertambangan ilegal.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Blora, Luluk Kusuma Agung Ariadi, mengaku prihatin atas peristiwa yang terjadi di sekitar proyek tersebut.
“Saya prihatin atas kejadian kemarin, saya berharap pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Blora berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Luluk, Jumat (11/9/2026).
Menurut Luluk, keberadaan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya memberikan akses pendidikan kepada anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Ia berharap program tersebut nantinya dapat memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan secara gratis.
“Saya berharap dengan nantinya ada sekolah rakyat dapat membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu, dapat mendapatkan pendidikan gratis, semoga cita-citanya dapat tercapai melalui program sekolah rakyat,” katanya.
Sementara itu, Leader Set Manajemen proyek, Pratama Pradita, mengatakan pembangunan hingga saat ini telah mencapai progres 26 persen.
Terkait bentrokan yang sebelumnya terjadi, Pratama mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi kejadian tersebut. Menurutnya, pihak pelaksana tetap berfokus menyelesaikan pekerjaan pembangunan sesuai target.
“Kami tidak mengetahui secara pasti kejadian tersebut. Kami tetap fokus pada pengerjaan proyek,” ujarnya.
Pratama juga menjelaskan mengenai material yang digunakan untuk kebutuhan pengurukan di lokasi proyek.
Menurut dia, sejumlah material didatangkan dari wilayah Tuban dan Rembang. Sementara material dari Todanan, Blora, dan Grobogan disebut belum digunakan.
“Renggel Tuban, Sale Rembang, Tahunan Rembang grosok. Sedangkan dari Todanan dan Grobogan belum. Kemarin yang dari Todanan trail lima rit, tapi amblas. Ternyata amblas saat dilewati damtruk,” jelas Pratama.
Mengenai munculnya dugaan penggunaan material yang berasal dari tambang ilegal, Pratama menegaskan bahwa setiap kendaraan pengangkut material yang masuk ke proyek diwajibkan melengkapi dokumen.
“Surat-suratnya. Ada nota, surat jalan, doket (surat jalan), tanda terima dari pihak pelaksana,” katanya.
Dokumen tersebut, kata Pratama, menjadi bagian dari administrasi penerimaan material yang digunakan dalam pengerjaan proyek.
Di sisi lain, Pratama menyebut anggaran yang telah terealisasi untuk pelaksanaan pembangunan hingga saat ini berada di kisaran Rp3 miliar.
“Untuk pencairan anggaran sudah kurang lebih Rp3 miliar yang keluar dari pelaksanaan,” ujarnya.
Pembangunan Sekolah Rakyat tersebut kini masih berlangsung. Pemerintah daerah berharap proyek dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu yang menjadi sasaran program tersebut.
