f34a8ad9-71b8-4c2c-bfb5-30d9114f4250

Songgon: Didalam sebuah kelompok masyarakat (baca=negara) baik itu di rakyatnya maupun di pemerintahnya, pasti akan terjadi sebuah kesalahan atau penyimpangan. Dan kesalahan ini jika dibiarkan pasti akan menimbulkan sebuah masalah yang lebih besar.

Jika yang membuat masalah adalah dari masyarakat, tentu pihak pemerintah yang akan menindak. Namun bagaimana jika dari pihak pemerintah yang membuat masalah? Seperti adanya penyalahgunaan wewenang, atau juga penyelewengan anggaran (korupsi). Tentu harus ada yang menindak dan meluruskan.

Meski didalam lembaga negara ada yang bertugas mengurusi hal ini, seperti KPK, BPK atau kepolisian, namun tidak kesemuanya bisa tercakupi. Sehingga harus ada suatu lembaga atau organisasi yang bisa menjadi jembatan atau kontrol, namun lembaga atau organisasi ini tidak terikat pada pemerintahan.

Dan lembaga kontrol inilah yang biasa disebut dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau non-governmental organization (NGO).

 

Di Kabupaten Banyuwangi sendiri, LSM itu yang menjadi kontrol pemerintahan bernama Lembaga Pemantau Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi (LP3KB) yang kiprahnya dalam mengawal dan memantau penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banyuwangi sudah tidak perlu diragukan lagi.

Dari banyak kesuksesan ini, LP3KB memberanikan diri ber-metamorfosis menjadi sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat berskala Nasional yang berubah nama menjadi Badan Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Republik Indonesia (BP3RI).

LSM yang berkantor di Jalan Sragi Songgon Kabupaten Banyuwangi ini, dalam tugasnya nanti  adalah untuk mengawal, mengawasi dan memantau setiap program pemerintah yang Berbasis Kerakyatan.

Dalam sambutan pengukuhan BP3RI, Kamis (03/05/2018) Sugeng Setiawan SH, selaku ketua umum ingin BP3RI menjadi garda terdepan dalam melawan korupsi serta penyimpangan progam negara. Selain itu juga untuk mencerdaskan dan membagikan pengetahuan tentang Ilmu Hukum ke segenap anggota di seluruh nusantara.

“Keberadaan lembaga ini adalah sebagai wujud cinta tanah air, agar bisa mengawal pemarintahan yang bersih dan bebas korupsi” imbuhny pada awakmedia.

Selain Ketum, Pentolan LSM, Suparmin, S.H juga ikut memberi paparan kajian hukum dihadapan puluhan anggota  BP3RI. Dengan gaya bicara yang khas dan menggebu, Suparmin menjelaskan secara detail butir-butir hukum yang sudah melekat dikepala pria paruh baya ini.

Ia ingin anggota BP3RI nantinya bisa bertindak secara profesional sebagai lembaga masyarakat yang memahami tentang hukum, bukan sebagai penghukum, atau bahkan penghakim.

Acara pengukuhan yang diakhir dengan pemotongan tumpeng ini juga dihadiri Wakil ketua 1 H. Nuruddin dan Wakil ketua 2 Rudi Hartono beserta para divisi yang membidanginya.

 

Pewarta : Yusuf

Editor/Publisher : Sis Erbewe

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here